Katasatu.id – JAKARTA, — Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut langsung kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, blunder dalam hal pemenuhan hak-hak rakyat berpotensi memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada gelombang demonstrasi besar.
Habib Umar menegaskan, pemerintah seharusnya belajar dari dinamika politik dan sosial yang memanas belakangan ini, khususnya pasca demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu yang berujung ricuh di sejumlah titik. Ia menyebutkan bahwa demonstrasi tersebut tidak bisa hanya dipandang dari kacamata keamanan semata, tetapi harus dipahami sebagai sinyal keras dari rakyat terhadap beban hidup yang semakin berat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan hanya melihat siapa dalang di balik demo atau siapa penumpang gelapnya. Itu urusan aparat. Tetapi yang harus ditangkap adalah pesan rakyat: mereka sudah menjerit dengan beban hidup sehari-hari. Kalau rakyat mapan dan sejahtera, tidak akan ada yang mau turun ke jalan,” ujar Habib Umar Alhamid dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Habib Umar merinci sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi titik rawan kegaduhan sosial jika tidak segera ditangani pemerintah.
Pertama, Kebutuhan pokok: harga sembako, beras, gula, minyak goreng, serta ketersediaan listrik, gas, dan air (PAM).
Kedua, Kepemilikan tanah dan bangunan: pajak bumi dan bangunan (PBB) yang membebani rakyat kecil, hingga wacana pencabutan hak atas tanah yang tidak dipakai.
Ketiga, Biaya pendidikan dan iuran daerah: kewajiban rutin seperti uang sekolah dan iuran daerah yang dianggap semakin masif dan membebani keluarga berpenghasilan rendah.
Menurutnya, wacana pencabutan hak atas tanah karena tidak dipakai atau keterlambatan pembayaran PBB akibat kesulitan ekonomi, adalah bentuk kebijakan yang bisa memantik perlawanan rakyat.
“Jangan sampai rakyat kehilangan hak tanah hanya karena tidak punya uang untuk bayar pajak. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan yang menambah penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Habib Umar menilai tragedi bentrokan antara aparat dan massa aksi pada 25–29 Agustus lalu harus dijadikan pelajaran penting. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan betapa rapuhnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat ketika kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Ia mengingatkan, akar demonstrasi adalah keresahan rakyat, bukan semata-mata ulah aktor politik yang menunggangi. Karena itu, pemerintah dan DPR sebagai pembuat kebijakan perlu membuka mata dan telinga terhadap suara rakyat.
“Kalau kebutuhan dasar rakyat terjamin, demo-demo tidak akan mendapat sambutan luas. Jangan sampai tragedi kemarin terulang, itu luka bangsa yang mestinya jadi peringatan bagi pemerintah,” tambah Habib Umar.
Gentari melalui Habib Umar mendorong Presiden Prabowo agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan sosial, terutama yang berdampak langsung terhadap pengeluaran harian dan bulanan masyarakat. Ia menekankan, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari pembangunan fisik atau proyek besar, tetapi dari kemampuan meringankan beban rakyat kecil.
“Rakyat tidak butuh retorika besar, yang mereka harapkan adalah harga sembako terjangkau, listrik dan air tidak naik, anak bisa sekolah tanpa terbebani iuran macam-macam. Itu ukuran nyata keberhasilan pemerintah,” tutup Habib Umar.
(Nn/Red)
