TANGSEL, katasatu.id – Rencana pembangunan gedung baru SMP Negeri 25 di Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, tersandung gelombang penolakan warga. Alih-alih mendapat dukungan, proyek sekolah yang dirancang hingga empat lantai itu justru memicu protes karena dinilai minim sosialisasi dan mengabaikan aspirasi masyarakat sekitar.
Penolakan tersebut membuat rapat koordinasi yang digelar di Aula Kelurahan Serua, Jumat (14/8/2026), berakhir tanpa kesepakatan.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan akhirnya memilih menunda sementara tahapan proyek hingga ada dialog lanjutan dengan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menilai pemerintah terlalu terburu-buru menjalankan rencana pembangunan tanpa terlebih dahulu membangun komunikasi yang memadai dengan lingkungan terdampak.
Ketua RT 03 RW 16 Perumahan Bukit Nusa Indah, Yuni, mengatakan masyarakat tidak menolak pendidikan, namun mempertanyakan proses perencanaan yang dianggap tidak transparan sejak awal.
“Kami bukan menolak sekolah, tetapi warga harus diajak bicara. Jangan sampai tiba-tiba ada proyek besar masuk ke lingkungan permukiman tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Menurut Yuni, kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Pengalaman keberadaan sekolah lain di kawasan tersebut telah menimbulkan kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah. Jika SMPN 25 dibangun dengan konsep empat lantai dan kapasitas lebih besar, dampaknya dikhawatirkan semakin luas.
Selain itu, warga juga menyoroti dampak lingkungan serta kenyamanan kawasan hunian yang selama ini relatif tenang.
Tak hanya soal rencana pembangunan, kekecewaan warga semakin bertambah setelah proses pembongkaran bangunan lama di lokasi proyek dinilai tidak profesional. Debu, puing bangunan yang belum dibersihkan, hingga janji sosialisasi yang tidak terealisasi menjadi catatan buruk yang memicu ketidakpercayaan warga terhadap proyek tersebut.
“Yang terjadi saat pembongkaran saja sudah membuat warga kecewa. Wajar kalau sekarang masyarakat meminta semua dibahas secara terbuka terlebih dahulu,” kata Yuni.
Di hadapan warga, Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Tangsel, Budi R, mengakui masih ada sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Ia memastikan pemerintah tidak akan memaksakan keputusan sebelum ada pertemuan langsung di lokasi bersama warga.
Menurut Budi, pembangunan SMPN 25 masuk dalam strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan di wilayah Serua yang terus berkembang. Konsep bangunan empat lantai juga disiapkan sebagai kebutuhan jangka panjang.
Meski demikian, pemerintah akhirnya mengambil langkah kompromi dengan menunda sementara proses lanjutan proyek hingga seluruh masukan warga ditampung.
“Nanti akan ada pertemuan lanjutan di lokasi bersama Bidang Tata Ruang dan Badan Aset agar semua persoalan bisa dibahas lebih detail,” ujar Budi.
Penundaan ini menjadi sinyal bahwa suara warga masih menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan di kawasan permukiman. Untuk sementara, proyek SMPN 25 belum bisa melangkah lebih jauh sebelum pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat yang terdampak langsung.
Editor : Glend/red
