Kritik Publik Menguat, Laporan Keuangan Pemkot Tangsel Dinilai Tak Proporsional

- Penulis

Selasa, 23 September 2025 - 02:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG SELATAN, katasatu.id — Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) Tahun Anggaran 2024 (audited) menjadi sorotan publik. Sejumlah alokasi anggaran dianggap tidak proporsional karena dinilai lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi dibandingkan kepentingan masyarakat.

Salah satu yang menyoroti laporan tersebut adalah mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti, melalui akun Instagram pribadinya, @leonyvh. Dalam unggahannya, Leony menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan terlampau besar.

Ia menyebut, program penunjang urusan pemerintah daerah menelan dana hingga Rp 2 triliun, sementara anggaran gaji dan tunjangan ASN, DPRD, serta pegawai BLUD mencapai Rp 1,26 triliun. Tak hanya itu, belanja alat tulis kantor (ATK) pun mendapat sorotan karena nilainya Rp 38 miliar, naik dari Rp 36,88 miliar pada tahun 2023.

“Bahkan untuk kertas dan cover kegiatan kantor saja sampai Rp 6,75 miliar, padahal tahun lalu Rp 6,54 miliar,” tulis Leony dalam kritiknya.

Anggaran Cendera Mata dan Konsumsi Rapat Membengkak

Leony juga mempertanyakan anggaran cendera mata yang mencapai Rp 20,48 miliar, naik tajam dari Rp 13,48 miliar pada 2023. Selain itu, biaya makan dan minum rapat disebut mencapai Rp 60,28 miliar, atau naik signifikan dari Rp 50 miliar pada tahun sebelumnya.

“Ini angka-angka yang sulit dipahami publik, apalagi kalau dibandingkan dengan alokasi untuk kepentingan warga yang jauh lebih kecil,” tambahnya.

Baca Juga:  Puluhan Warga Pamulang Permai I Unjuk Rasa di Pemkot Tangsel, Minta Parkir Berbayar Dicabut

Anggaran untuk Infrastruktur dan Bantuan Sosial Minim

Sorotan publik semakin kuat ketika melihat pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp 731,59 juta, turun dari Rp 1,67 miliar pada tahun 2023. Begitu pula dengan anggaran bantuan sosial (bansos) yang hanya sebesar Rp 136,42 juta.

Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangsel, tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 2,36 persen dari total 1,39 juta penduduk.

Respons Wali Kota Tangsel

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyatakan bahwa dirinya telah meminta data teknis dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Saya lagi minta datanya dulu ke OPD teknis,” ujar Benyamin, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:  Temuan BPK Rp557 Juta, LSM Seroja Laporkan DLH Kota Tangerang ke Kejari

Meski demikian, Benyamin yang juga politisi Partai Gerindra itu mempersilakan warga untuk meneliti anggaran Pemkot. Menurutnya, laporan keuangan tersebut sudah dipublikasikan secara terbuka di laman resmi Pemkot Tangsel, www.tangerangselatankota.go.id.

“Ini bentuk keterbukaan informasi. Warga bisa langsung mengakses dan memelototi anggaran yang ada,” ujarnya.

Tuntutan Transparansi

Sejumlah pihak menilai kritik ini menjadi momentum bagi Pemkot Tangsel untuk memperbaiki prioritas anggaran, agar kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan bantuan sosial lebih diutamakan dibandingkan belanja birokrasi.

Publik kini menanti tindak lanjut pemerintah kota dalam menjawab kritik yang semakin kencang di media sosial maupun forum-forum warga.

(Rls/red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel katasatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPI-KPNPA dan SJB Buka Ruang Dialog Soal Pelayanan Polisi, Aduan Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan
BPN se-Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2026, Wujud Komitmen Transparansi Layanan
Responsif Terhadap Aduan, BPN Banten Gandeng Ombudsman Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat
Balai Latihan POLIRAN Polda Banten di Serang Kantongi Sertifikat Hak Pakai
500 Botol Miras Hasil Razia Sempat Raib, Oknum Satpol PP Tangsel Terancam Dipecat
Ratusan Botol Miras Diduga Raib dari Gudang Satpol PP Tangsel, Sebagian Disebut Sudah Dikembalikan
Turap Kali Jeletreng Diprotes Warga, Camat Setu Akui Sudah Tegur dan Lapor ke Dinas SDAMBK
Warga Protes Pembangunan Turap Kali Jeletreng Tangsel, Izin Proyek Dipertanyakan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 09:44 WIB

BPI-KPNPA dan SJB Buka Ruang Dialog Soal Pelayanan Polisi, Aduan Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

BPN se-Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2026, Wujud Komitmen Transparansi Layanan

Kamis, 5 November 2026 - 03:03 WIB

Responsif Terhadap Aduan, BPN Banten Gandeng Ombudsman Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

Selasa, 3 November 2026 - 05:18 WIB

Balai Latihan POLIRAN Polda Banten di Serang Kantongi Sertifikat Hak Pakai

Jumat, 30 Oktober 2026 - 04:54 WIB

500 Botol Miras Hasil Razia Sempat Raib, Oknum Satpol PP Tangsel Terancam Dipecat

Berita Terbaru