Puluhan Warga Pamulang Permai I Unjuk Rasa di Pemkot Tangsel, Minta Parkir Berbayar Dicabut

- Penulis

Senin, 2 Maret 2026 - 07:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; hdrForward: 0; brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.6, 0.51119405);sceneMode: 0;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 45;

i

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; hdrForward: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.6, 0.51119405);sceneMode: 0;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 45;

TANGERANG SELATAN, katasatu.id – Puluhan warga bersama paguyuban kuliner Ruko Pamulang Permai I RW 23 menggelar aksi unjuk rasa di lobi Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/2/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan parkir berbayar yang diterapkan di lingkungan perumahan tersebut.

Aksi tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan, hingga pihak pemenang lelang pengelolaan parkir.

Warga menilai kebijakan itu diterapkan tanpa sosialisasi maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat yang terdampak langsung.

Ketua Paguyuban Warga RW 23 Pamulang Permai I, Gus Amos Sugianto, mengatakan warga merasa keberatan karena kawasan yang selama ini menjadi fasilitas umum (fasum) perumahan tiba-tiba ditetapkan sebagai lokasi parkir berbayar.

“Kami tidak pernah diajak duduk bersama atau diberi penjelasan sebelumnya. Tiba-tiba sudah ada penetapan. Ini yang membuat warga kaget dan merasa tidak dihargai,” kata Gus Amos di lokasi.

Menurutnya, area tersebut selama ini dimanfaatkan warga dan pengunjung usaha kuliner setempat. Kebijakan parkir berbayar dikhawatirkan akan membebani masyarakat serta berdampak pada pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan itu.

Baca Juga:  Bankum Geradin Kabupaten Tangerang Gelar Penyuluhan Hukum di Kecamatan Sukadiri

“Kalau pengunjung harus bayar parkir, tentu akan memengaruhi minat datang. Kami khawatir omzet pelaku usaha kecil di sini menurun. Jangan sampai kebijakan ini justru mematikan ekonomi warga sendiri,” ujarnya.

Selain soal dampak ekonomi, warga juga mempertanyakan mekanisme lelang serta dasar hukum penetapan titik parkir berbayar di lingkungan permukiman. Mereka mendesak agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan meninjau ulang kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan warga.

Baca Juga:  BP3 PP Tangerang Selatan dan Dinas Koperasi UKM Perkuat Ekosistem UMKM

“Kami datang baik-baik untuk meminta kejelasan. Harapan kami ada dialog terbuka, bukan keputusan sepihak,” tegas Gus Amos.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga RW 23 Pamulang Permai I.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Warga berharap aspirasi mereka didengar sebelum kebijakan parkir berbayar benar-benar diterapkan di kawasan permukiman tersebut.

Editor : Glend

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel katasatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPI-KPNPA dan SJB Buka Ruang Dialog Soal Pelayanan Polisi, Aduan Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan
BPN se-Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2026, Wujud Komitmen Transparansi Layanan
Responsif Terhadap Aduan, BPN Banten Gandeng Ombudsman Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat
Balai Latihan POLIRAN Polda Banten di Serang Kantongi Sertifikat Hak Pakai
500 Botol Miras Hasil Razia Sempat Raib, Oknum Satpol PP Tangsel Terancam Dipecat
Ratusan Botol Miras Diduga Raib dari Gudang Satpol PP Tangsel, Sebagian Disebut Sudah Dikembalikan
Turap Kali Jeletreng Diprotes Warga, Camat Setu Akui Sudah Tegur dan Lapor ke Dinas SDAMBK
Warga Protes Pembangunan Turap Kali Jeletreng Tangsel, Izin Proyek Dipertanyakan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 09:44 WIB

BPI-KPNPA dan SJB Buka Ruang Dialog Soal Pelayanan Polisi, Aduan Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

BPN se-Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2026, Wujud Komitmen Transparansi Layanan

Kamis, 5 November 2026 - 03:03 WIB

Responsif Terhadap Aduan, BPN Banten Gandeng Ombudsman Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

Selasa, 3 November 2026 - 05:18 WIB

Balai Latihan POLIRAN Polda Banten di Serang Kantongi Sertifikat Hak Pakai

Jumat, 30 Oktober 2026 - 04:54 WIB

500 Botol Miras Hasil Razia Sempat Raib, Oknum Satpol PP Tangsel Terancam Dipecat

Berita Terbaru