daelpos.com – Pemerintah terus memperkuat akuntabilitas kinerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima hasil reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/3).
Menteri Rini menegaskan, LKjPP menjadi cerminan komitmen instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mengajak seluruh Kementerian/Lembaga untuk terus memperkuat komitmen, integritas, dan kolaborasi agar kinerja pemerintah semakin efektif, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rini.
Menurutnya, LKjPP bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan arah reformasi birokrasi berjalan sesuai target. Melalui laporan ini, pemerintah dapat mengevaluasi capaian sekaligus melihat kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
“LKjPP harus kita tempatkan bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai instrumen untuk mengarahkan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan berdampak,” tegasnya.
Rini juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya birokrasi yang berorientasi hasil. Setiap penggunaan anggaran negara harus memberikan manfaat ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
Penyusunan LKjPP TA 2025 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan dan analisis data kinerja Kementerian/Lembaga oleh Kementerian PANRB hingga proses reviu oleh BPKP. Penyusunan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya PP No. 8/2006, Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP, serta PermenPANRB No. 9/2015.
Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), serta ke Bappenas untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Atas selesainya penyusunan LKjPP TA 2025 yang telah dilengkapi hasil reviu BPKP, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Ini juga menandai terpenuhinya kewajiban konstitusional pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN 2025,” jelas Rini.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menekankan bahwa laporan kinerja harus mencerminkan akuntabilitas yang sesungguhnya, bukan sekadar kelengkapan dokumen.
“Kualitas laporan tidak hanya diukur dari kelengkapan, tetapi dari kejujuran, konsistensi, dan kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
BPKP juga mencatat sejumlah tantangan dalam pengelolaan kinerja pemerintah. Di antaranya, disiplin penyampaian laporan yang masih perlu ditingkatkan, kualitas pengukuran kinerja yang belum optimal, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berjalan, serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang perlu diperkuat.
Ateh berharap, hasil reviu ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan bahwa penyusunan LKjPP 2025 berhasil diselesaikan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung integrasi data melalui aplikasi e-monev Bappenas dan sistem monitoring Kementerian Keuangan.
Dari total 99 Kementerian/Lembaga yang wajib menyusun laporan kinerja, sebanyak 97 telah menyampaikan laporan. Rinciannya, 95 K/L menyampaikan tepat waktu, dua K/L terlambat, dan dua lembaga belum menyampaikan laporan hingga LKjPP selesai disusun.
Ke depan, Kementerian PANRB memastikan akan terus mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja guna menghadirkan birokrasi yang semakin adaptif, transparan, dan berorientasi hasil.
