KOTA TANGERANG, katasatu.id – Kantor Pertanahan Kota Tangerang menerima kunjungan strategis dari Komisi II DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik pada Selasa, 7 April 2026.
Fokus utama dari agenda ini adalah pengawasan intensif terhadap penanganan masalah pertanahan serta evaluasi mendalam mengenai tata ruang wilayah di Kota Tangerang.
Rombongan legislatif yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, hadir untuk memastikan bahwa transformasi pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, dan bebas dari konflik agraria yang merugikan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran pimpinan pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.
Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, beserta seluruh pejabat struktural.
Sinergi antara lembaga legislatif dan pejabat kementerian ini menjadi momentum krusial untuk membedah tantangan pertanahan di wilayah urban yang dinamis seperti Kota Tangerang.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, Komisi II DPR RI memberikan perhatian khusus pada beberapa isu krusial:
Inovasi Virtual Office Kantor Pertanahan Kota Tangerang :
Apresiasi tinggi diberikan atas pengembangan Virtual Office, sebuah inovasi layanan digital mandiri yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus hadir secara fisik.
Inovasi ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memangkas birokrasi.
Penyelesaian Tunggakan Pekerjaan :
Komisi II DPR RI menekankan pentingnya percepatan penyelesaian tunggakan berkas agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu pelayanan, yang menjadi indikator utama akuntabilitas kinerja satuan kerja.
Pemberantasan Mafia Tanah :
Penekanan pada penguatan sistem keamanan data digital guna menutup celah praktik ilegal dan tindakan tegas terhadap oknum yang merugikan hak-hak masyarakat.
Sertifikasi Tanah Wakaf :
Pembahasan mengenai akselerasi sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan perlindungan hukum bagi aset keagamaan dan sosial agar terhindar dari potensi sengketa di masa depan.
Penyelesaian Sengketa Agraria & Tata Ruang :
Penekanan pada mediasi transparan untuk melindungi masyarakat kecil serta sinkronisasi RDTR demi mendukung investasi yang berkelanjutan.
Tardi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, memaparkan capaian kinerja serta tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan, serta proaktif dalam memitigasi potensi sengketa tanah di wilayah Kota Tangerang,” ujar Tardi di sela-sela kegiatan.
Kunker spesifik ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan regulasi pertanahan dan perbaikan pelayanan publik di masa mendatang.
Editor : Glend
