KABUPATEN TANGERANG, katasatu.id – Pemerintah Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, secara serentak menggelar penyuluhan hukum intensif terkait Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan (Posbankum).
Acara yang bertujuan untuk mendekatkan akses keadilan dan layanan hukum kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Sukadiri pada hari Rabu, 29 Oktober 2025.
Penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sukadiri, perangkat desa/kelurahan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wujudkan Pemerataan Layanan Hukum.
Sekcam Sukadiri Ahmad Jajuli dalam sambutannya menekankan pentingnya kehadiran Posbankum dan mahkamah Desa sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan.
“Pembentukan Posbankum dan mahkamah Desa dan kelurahan ini adalah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan dan layanan bantuan hukum secara gratis. Desa dan Kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan, dan Posbankum akan menjadikan pelayanan hukum menjadi lebih mudah dijangkau,” ujar Sekcam.
Fungsi Posbankum dan mahkamah Desa dan kelurahan di Tingkat Lokal.
Narasumber dalam penyuluhan ini, Advokat. Rusman Nuryadin.S.H., M.AD, sebagai Bendahara PERADIN DPW BANTEN. dan juga menjabat sebagai ketua BANTUAN HUKUM GERAKAN ADVOKAT INDONESIA (Bankum Geradin) kabupaten tangerang. Hadir Juga jajaran pengurus cabang dan anggota peradin Banten, Advokat Karmadi ,S.H.,Spd, Advokat edi juhaedi,S.H. Advokat Aliyudin.S.H. Advokat ita novita.S.H.
Materi yang disampaikan meliputi:
Mekanisme Pembentukan dan tata kelola Posbankum.
Peran Kepala Desa/Lurah sebagai mediator atau “Juru Damai” dalam penyelesaian masalah hukum non-litigasi.
Tugas dan Fungsi Paralegal Desa/Kelurahan dalam memberikan konsultasi hukum dasar dan pendampingan.
Sumber pendanaan dan sinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi.
Diharapkan dengan terbentuknya Posbankum, masalah-masalah hukum ringan di masyarakat seperti sengketa tanah warisan, permasalahan keluarga, hingga perkara perdata sederhana dapat diselesaikan melalui mediasi dan konsultasi di tingkat desa tanpa harus langsung ke pengadilan.
Target Implementasi di Sukadiri
Penyuluhan yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang antusias dari para peserta. Seluruh desa dan kelurahan se-Kecamatan Sukadiri menyatakan komitmennya untuk segera membentuk dan mengaktifkan Posbankum di wilayah masing-masing dalam waktu dekat.
Kegiatan ini menandai langkah maju Kecamatan Sukadiri dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan mendapatkan perlindungan serta akses keadilan secara merata.
Editor : Glend
