Diduga Lakukan PHK Sepihak, Kuasa Hukum Laporkan Perusahaan ke Gubernur Banten dan Disnaker

- Penulis

Sabtu, 13 Desember 2025 - 03:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG SELATAN, katasatu.id — Kasus dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang karyawan bernama Nur Wiwid Adhi Laxmana kembali mencuri perhatian publik.

Kuasa hukumnya, Kartino SE SH, telah melaporkan perkara tersebut kepada Gubernur Banten, Wali Kota Tangerang Selatan, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangsel.

Kasus ini menyeret PT Putra Pratama Jaya Mandiri, anak perusahaan PT Rajawali Parama Kontruksi, yang diduga memberhentikan korban tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.

Nur Wiwid, yang telah bertahun-tahun bekerja dalam sejumlah proyek MEP dan sipil, disebut diberhentikan secara lisan tanpa surat resmi maupun pemberian pesangon.

Dalam rilis resminya, Kartino menegaskan bahwa perusahaan tidak menjalankan mekanisme hubungan industrial sebagaimana mestinya. Mulai dari tidak adanya perundingan bipartit, ketiadaan surat peringatan, hingga proses mediasi yang semestinya melibatkan Disnaker.

“Kami melihat ada dugaan pola PHK sepihak yang bukan hanya menimpa satu pekerja. Kasus ini akan kami kawal hingga tuntas demi memastikan perusahaan patuh terhadap hukum,” tegas Kartino dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025)

Baca Juga:  PWI Banten Rekomendasi Ketua PWI Kota Tangsel Edy Riyadi Tuntaskan Masalah Keanggotaan

Menurut kronologi, korban dipanggil oleh pihak HRD pada 21 November 2025 dan diminta menandatangani surat pengunduran diri dengan tenggat waktu hingga 5 Desember 2025. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 151 UU Ketenagakerjaan serta asas kebebasan kehendak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Dari pihak pemerintah, sumber internal Disnaker Tangsel mengkonfirmasi bahwa laporan telah diterima dan kini masuk tahap verifikasi. Langkah berikutnya adalah pemanggilan perusahaan untuk proses bipartit atau mediasi sesuai regulasi.

Baca Juga:  Accola Sport Centre di Tangsel Ramai Dipromosikan, Warga Pertanyakan Izin PBG

Sejumlah pakar ketenagakerjaan menilai kasus ini berpotensi mengandung berbagai pelanggaran, mulai dari PHK tanpa dasar yang sah, tidak diberikannya pesangon, hingga tidak dilaporkannya proses PHK kepada Disnaker setempat.

Hingga berita ini diturunkan, awak media telah mencoba menghubungi Joni, Kepala Personalia PT Rajawali Parama Kontruksi, melalui sambungan WhatsApp. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons, tanggapan, maupun klarifikasi atas tudingan tersebut.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel katasatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPI-KPNPA dan SJB Buka Ruang Dialog Soal Pelayanan Polisi, Aduan Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan
BPN se-Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2026, Wujud Komitmen Transparansi Layanan
Responsif Terhadap Aduan, BPN Banten Gandeng Ombudsman Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat
Balai Latihan POLIRAN Polda Banten di Serang Kantongi Sertifikat Hak Pakai
500 Botol Miras Hasil Razia Sempat Raib, Oknum Satpol PP Tangsel Terancam Dipecat
Ratusan Botol Miras Diduga Raib dari Gudang Satpol PP Tangsel, Sebagian Disebut Sudah Dikembalikan
Turap Kali Jeletreng Diprotes Warga, Camat Setu Akui Sudah Tegur dan Lapor ke Dinas SDAMBK
Warga Protes Pembangunan Turap Kali Jeletreng Tangsel, Izin Proyek Dipertanyakan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 09:44 WIB

BPI-KPNPA dan SJB Buka Ruang Dialog Soal Pelayanan Polisi, Aduan Dugaan Mafia Tanah Jadi Sorotan

Kamis, 5 November 2026 - 13:44 WIB

BPN se-Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2026, Wujud Komitmen Transparansi Layanan

Kamis, 5 November 2026 - 03:03 WIB

Responsif Terhadap Aduan, BPN Banten Gandeng Ombudsman Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat

Selasa, 3 November 2026 - 05:18 WIB

Balai Latihan POLIRAN Polda Banten di Serang Kantongi Sertifikat Hak Pakai

Jumat, 30 Oktober 2026 - 04:54 WIB

500 Botol Miras Hasil Razia Sempat Raib, Oknum Satpol PP Tangsel Terancam Dipecat

Berita Terbaru