TANGERANG SELATAN, katasatu.id — Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 ke Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk meninjau secara langsung berbagai persoalan tata ruang dan percepatan layanan pertanahan.
Kunjungan ini dipusatkan di Ruang PTSL Kantor ATR/BPN Kota Tangerang Selatan. Jumat (5/12/2025)
Rombongan Komisi II dipimpin Ketua Kelompok Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, serta dihadiri oleh Kakanwil ATR/BPN Provinsi Banten Harison Makodompis, Kepala Kantor ATR/BPN Tangsel Seto Apriyadi, jajaran kepala seksi ATR/BPN Tangsel, dan sejumlah anggota Komisi II dari berbagai fraksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Soroti Masalah Tata Ruang dan Sertifikasi Tanah
Dalam dialog bersama jajaran ATR/BPN, Komisi II DPR RI menyoroti pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah urban yang terus berkembang. Perkembangan tersebut membawa tantangan baru di bidang tata ruang, batas wilayah, tumpang tindih lahan, hingga pelayanan pertanahan yang membutuhkan percepatan penanganan.
Kepala Kantor ATR/BPN Tangsel, Seto Apriyadi, mengatakan pihaknya sedang mempercepat penyelesaian berbagai layanan pertanahan, khususnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Dalam 20 hari menjelang akhir tahun, kami fokus memastikan seluruh target penyelesaian sertifikat dapat dipenuhi. Kami merasakan langsung kesulitan masyarakat dalam pengurusan sertifikat, karena itu kami akan memanggil seluruh kelurahan dalam waktu dekat guna mempercepat PTSL,” ujar Seto.
Imbauan Penting: Hindari Perantara dalam Pengurusan Sertifikat
Seto juga memberikan penekanan khusus kepada masyarakat untuk tidak menggunakan pihak ketiga dalam proses pendaftaran awal sertifikat tanah.
“Kami mengimbau masyarakat Tangsel untuk tidak menyerahkan kepengurusan sertifikat kepada orang ketiga. Pendaftaran awal harus dilakukan langsung oleh pemohon di kantor ATR/BPN Tangsel agar lebih aman dan transparan,” tegasnya.
DPR RI Siap Kawal Perbaikan Tata Ruang dan Layanan Pertanahan
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah anggota Komisi II menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan tata ruang dan pertanahan di Tangerang Selatan. Mereka menilai perlu adanya percepatan dan konsistensi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kantor ATR/BPN Tangsel.
Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata ruang, mengatasi tumpang tindih lahan, serta mempercepat layanan pertanahan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakatt.
Penulis : Glend
