Komisi XIII DPR Kunjungi Lapas Tangerang, Soroti Program Jawara Beton dan Implementasi KUHP

- Penulis

Rabu, 11 Maret 2026 - 17:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG, katasatu.idKetua Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Rabu (11/3).

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung program pembinaan warga binaan sekaligus membahas kesiapan implementasi aturan hukum baru dalam sistem pemasyarakatan.

Rombongan DPR disambut Kepala Lapas Kelas I Tangerang Beni Hidayat bersama jajaran, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten Muhammad Ali Syeh Banna dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Banten.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kunjungan diawali dengan peninjauan fasilitas SPPG di area lapas yang dipersiapkan untuk mendukung program makanan bergizi gratis di wilayah Babakan Tangerang.

Baca Juga:  Forum CSR Kota Tangerang Disorot, Aktivis: Jangan Hanya Jadi Lembaga Formalitas

Selanjutnya, rombongan meninjau program pembinaan kemandirian Jawara Beton, salah satu program unggulan Lapas Tangerang yang memberikan pelatihan produksi material konstruksi bagi warga binaan.

Dalam program tersebut, warga binaan dilibatkan langsung dalam proses produksi mulai dari pengolahan bahan baku hingga pencetakan.

Saat ini, program tersebut telah didukung delapan unit mesin press hidrolik dan tengah mengembangkan produk panel beton RISHAM.

Selain itu, rombongan DPR juga melihat berbagai hasil karya warga binaan yang dipamerkan di Aula Lapas, berupa produk kerajinan hasil pembinaan dari sejumlah UPT Pemasyarakatan di Provinsi Banten.

Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk melihat langsung pelaksanaan pembinaan di lapangan sekaligus memastikan kesiapan jajaran pemasyarakatan menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Baca Juga:  Amankan Aset Strategis, Pemprov Banten–BPN Terbitkan Sertipikat Situ Gintung

“Kami ingin melihat bagaimana proses pembinaan berjalan di lapas, termasuk program kemandirian yang melibatkan warga binaan secara aktif. Ini juga bagian dari pengawasan DPR terhadap kesiapan implementasi KUHP dan KUHAP baru,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi strategis di Aula Lapas Tangerang bersama jajaran Kanwil Ditjenpas Banten dan para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Banten.

Kepala Kanwil Ditjenpas Banten Muhammad Ali Syeh Banna mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyesuaian teknis untuk mendukung implementasi regulasi tersebut.

Baca Juga:  BPN Tangsel Gandeng PCNU, 100 Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah Ditarget Tersertifikasi 2026

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Tangerang Beni Hidayat menegaskan pihaknya berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang produktif agar warga binaan memiliki keterampilan dan kesiapan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana.

“Kami terus mengembangkan program pembinaan yang memberikan keterampilan dan pengalaman kerja bagi warga binaan, sekaligus menyiapkan berbagai aspek untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru,” katanya.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara DPR dan jajaran pemasyarakatan dalam menghadapi perubahan regulasi hukum pidana nasional.

Editor : Glend

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel katasatu.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tiba di Jawa Timur, Presiden Prabowo Akan Resmikan 166 SPPG Polri, Museum Ibu Marsinah hingga Panen Raya Jagung
Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Simbol Penghormatan Perjuangan Buruh
Forum CSR Kota Tangerang Disorot, Aktivis: Jangan Hanya Jadi Lembaga Formalitas
Disaksikan Gubernur Banten, BPN dan BKPRMI Kolaborasi Percepat Legalitas Tanah Wakaf
Kunjungan Komisi II DPR RI, Dari Layanan Digital hingga Sertifikasi Wakaf, Dorong Perlindungan Hak Masyarakat
BPN Tangsel Gandeng PCNU, 100 Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah Ditarget Tersertifikasi 2026
BPN Banten Luncurkan “Layanan Pengukuran Terjadwal” untuk Tingkatkan Kepastian Waktu dan Transparansi Layanan
HPN 2026, Ketum PWI Pusat: Pers Sehat, Kunci Ekonomi Berdaulat dan Bangsa Kuat
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 16 Mei 2026 - 07:44 WIB

Tiba di Jawa Timur, Presiden Prabowo Akan Resmikan 166 SPPG Polri, Museum Ibu Marsinah hingga Panen Raya Jagung

Sabtu, 16 Mei 2026 - 07:40 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Simbol Penghormatan Perjuangan Buruh

Jumat, 15 Mei 2026 - 12:59 WIB

Forum CSR Kota Tangerang Disorot, Aktivis: Jangan Hanya Jadi Lembaga Formalitas

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:47 WIB

Disaksikan Gubernur Banten, BPN dan BKPRMI Kolaborasi Percepat Legalitas Tanah Wakaf

Rabu, 8 April 2026 - 02:58 WIB

Kunjungan Komisi II DPR RI, Dari Layanan Digital hingga Sertifikasi Wakaf, Dorong Perlindungan Hak Masyarakat

Berita Terbaru

Tangerang Raya/Banten

Ketegasan Satpol PP Dipertanyakan, Proyek Accola Sports Centre Belum Punya PBG

Kamis, 4 Jun 2026 - 07:39 WIB

Tangerang Raya/Banten

BPN Tangsel Tegaskan Tolak Pungli, Seto: Laporkan Jika Ada Pelanggaran

Rabu, 3 Jun 2026 - 04:07 WIB