JAKARTA, katasatu.id – Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga RW 07, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, mendapat tanggapan dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inad Luciawaty.
Sebelumnya, puluhan warga dari 10 RT di lingkungan RW 07 mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mendesak lurah mencopot Ketua RW 07 dari jabatannya.
Pasalnya, warga menuding Ketua RW kurang transparan dalam pengelolaan kepengurusan serta bersikap arogan terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Inad yang juga legislator dari Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa Ketua RW merupakan mitra kerja pemerintah, dalam hal ini kelurahan, yang dipilih melalui musyawarah warga.
“Ketua RW itu dipilih dari warga dan untuk warga. Tugasnya melayani masyarakat, sehingga harus memberikan pelayanan yang baik,” ujar Inad, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, apabila benar terjadi tindakan arogansi, ketidaktransparanan, atau bahkan intimidasi, hal tersebut bertentangan dengan fungsi RW sebagai penggerak gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat.
“Kalau memang ada tindakan sepihak, tidak transparan, atau intimidatif, tentu itu tidak sejalan dengan fungsi RW yang seharusnya menjaga kebersamaan dan gotong royong,” katanya.
Meski demikian, Inad mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi, terlebih saat ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan.
Ia juga menjelaskan, berdasarkan peraturan daerah (perda) yang berlaku, lurah memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua RW apabila terbukti melanggar aturan.
“Warga tetap harus tenang, apalagi ini bulan puasa. Soal pemberhentian, itu ada mekanismenya. Lurah bisa memberhentikan Ketua RW jika memang terbukti melanggar aturan,” pungkasnya.
Reporter : Leman
Editor : Glend
